Pemerintah sedang mewacanakan program bela negara. Serangkaian pendapat yang bersifat pro dan kontra pun mewarnai perjalanan gagasan ini. Masing-masing pihak, baik pendukung maupun oposisi, memiliki pertimbangan masing-masing terkait pendapatnya.
Program bela negara adalah produk Kementerian Pertahanan. Program ini diklaim sebagai salah satu aplikasi dari semangat revolusi mental yang digemakan Presiden Joko Widodo. Nah, sudah tahukah kamu hal-hal menarik dari program bela negara pemerintah kita?
1. Bukan Wajib Militer
Kementerian Pertahanan membantah pernyataan bahwa program bela negara merupakan bentuk lain dari wajib militer. Direktur Bela Negara Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kemhan, Laksamana Pertama Muhammad Faizal, mengatakan bahwa kementeriannya tidak meniru program wajib militer yang diaplikasikan Singapura, Korea Selatan, atau Amerika Serikat.
"Mereka menerapkan wajib militer, kalau kami wajib bela negara. Itu diatur Pasal 27 UUD 1945," ujar Faizal di Jakarta, sebagaimana dikutip dari CNN Indonesia pada Senin, 12 Oktober 2015.
2. Dasar dan Tujuan Bela Negara
Menurut Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu, keberadaan kader bela negara sangat penting dan mendesak. "Karena saya melihat, belakangan wawasan kebangsaan kita sudah mulai luntur," katanya sebagaimana dikutip dari Kompas.
Menteri Pertahanan juga menyebut bahwa bela negara bertujuan membentuk disiplin pribadi. Menurutnya, keterbentukan disiplin pribadi kemudian akan berujung pada disiplin kelompok dan disiplin nasional.
3. Target 100 Juta Kader
Kementerian Pertahanan berencana merekrut 100 juta kader bela negara dari seluruh wilayah Indonesia mulai 2015. Sebanyak 100 juta kader tersebut akan dilatih dalam kurun waktu satu dekade alias sepuluh tahun. Hal itu dikatakan Menteri Pertahanan seusai menjadi pembicara kunci pada seminar nasional 25 tahun SMA Taruna Nusantara di Magelang, Jawa Tengah, pada Agustus 2015.
"Saya harapkan 10 tahun ke depan sudah ada 100 juta kader bela negara. Kader-kader bela negara bertugas melakukan pertahanan negara jika sewaktu-waktu negara mendapat ancaman, baik nyata maupun belum nyata," kata dia.
4. Kurikulum Khusus untuk Warga Perbatasan
Kurikulum bela negara dirancang oleh Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kemhan. Namun, pembuatannya tidak hanya melibatkan Kemhan, tetapi juga beberapa kementerian dan lembaga negara lainnya.
Pada pelaksanaannya, pelatihan bela negara akan diselenggarakan oleh satuan-satuan pendidikan TNI selama 30 hari. Pada rentang waktu tersebut, para peserta pelatihan akan menginap di asrama.
Meski diklaim berbeda dengan wajib militer, warga perbatasan perlu menerima pendidikan dasar persenjataan pada pelatihan bela negara. Sebab, daerah perbatasan memiliki tingkat kerawanan militer yang lebih besar daripada daerah lainnya karena berhadapan langsung dengan potensi pelanggaran wilayah kedaulatan negara.
5. ‘Berat di Ongkos’
Anggota Komisi 1 DPR, T.B. Hasanuddin, mempertanyakan perihal dana yang digunakan untuk melangsungkan program bela negara. Ia menyoroti hal ini karena anggaran untuk pengadaan alutsista TNI dikurangi.
"Uangnya dari mana? Untuk anggaran TNI dalam pengadaan alutsista saja pemerintah malah menguranginya," ujarnya sebagaimana dikutip dari Kompas.
Ia mencontohkan, jika dalam kurun waktu lima tahun ke depan dilatih 50 juta orang dengan anggaran pelatihan Rp10 juta per orang, dibutuhkan anggaran sekitar Rp500 triliun.
Saat ini, menurut Hasanuddin, TNI masih kekurangan anggaran sebesar Rp36 triliun untuk pembelian alutsista. Jika anggaran itu tidak dipenuhi, rencana strategis tahap kedua untuk pembangunan Minimum Essential Force (MEF) pada 2019 mendatang tak akan tercapai.
Pada akhirnya, program bela negara memang masih berbentuk gagasan yang sedang diinseminasikan. Usaha termutakhir yang telah dilakukan pun berkisar pada ranah kurikulum. Mengenai dasar hukum, anggaran, jumlah peserta, dan hal-hal bersifat teknis lainnya masih terus dibicarakan. Namun demikian, kelanjutan program ini tentu akan sangat menarik untuk terus disimak.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar